Kemenag Kab. Majalengka Gelar Sosialisasi PP No.48 Tahun 2014

Kepala Kantor Kemenag Dr. H. Udin Saprudin, M.M.Pd didampingi Kasi Bimas Islam Drs. H. Nono S. Ma’arif, M.Si

Kekisruhan tentang biaya nikah di Kantor Urusan Agama sudah terjawab dengan adanya Pemberlakuan PP No. 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, terkait dengan biaya pencatatan nikah.

Namun hadirnya PP No.48 tahun 2014 ini belum diketahui dan dipahami dengan baik, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak yang berkepentingan lainnya termasuk Kepala KUA, Penghulu maupun pelaksana KUA lainya. Oleh karena itu Kementerian Agama Kab. Majalengka melalui Seksi Bimas gelar sosialisasi PP No.48 tahun 2014 kepada Kepala KUA, Para Penghulu dan Pelaksana KUA lainnya. Acara yang digelar di Aula Kemenag Majalengka dan dihadiri oleh 77 peserta ini dibuka dan dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka DR. H. Udin Saprudin, M.M.Pd., didampingi oleh Kasubag TU Drs. H. Uyun Saepul Uyun, M.M.Pd, dan Kasi Bimas Drs. H. Nono S. Ma’arif, M.SI.

Dalam Sambutan dan arahannya, Kepala Kemenag Kab. Majalengka   menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Pertama: setelah menyampaikan salam silaturahmi Idul Fitri 1435H, Beliau menyampaikan beberapa pelanggaran yang menjadi temuan Irjen Kemenag RI pada saat infeksi mendadak pasca Idul Fitri 1435 H. Selanjutnya mengingatkan agar pelanggaran terhadap regulasi jangan sampai terulang kembali, karena jika terulang akan ada konsekuensi berupa hukuman sesuai aturan yang berlaku.

Kedua: PP No. 48  tahun 2014 sudah efeketif sejak tanggal 10 Juli 2014, jadi setiap pelaksanaan nikah harus mengacu kepada regulasi tersebut. Semua pihak yang terkait, baik kepala KUA, penghulu, maupun pelaksana KUA lainnya supaya tidak “ngeyel”. Ini bukan saatnya diskusi lagi, tapi ini saatnya mentaati regulasi yang berlaku.

Ketiga: Beliau berharap agar setiap dinamika dalam bekerja dihadapi dengan bijak, tenang dan sabar, semua pihak harus taat aturan, jangan melanggar, berbuatlah dengan baik dan benar. Beliau juga akan berusaha membuat kebijakan dengan seadil-adilnya tidak ada yang dianak tirikan atau dianak emaskan, jadikan hukum sebagai panglima.

Keempat: Beliau mengingatkan agar semua karyawan mewaspadai pengaruh ISIS (Islamic State Iraq & Syiria) yang pemahamannya keras dan radikal. Jika ada indikasi adanya penyebaran pengaruh ISIS maka harus secepatnya dilaporkan kepada yang berwenang.

Memperkuat pernyataan Kepala Kemenag Kab. Majalengka, Kasi Bimas menegaskan bahwa dalam PP tersebut biaya pernikahan yang dilangsungkan di KUA Rp.0 rupiah, dan diluar KUA sebesar Rp.600 ribu. Dengan adanya aturan baru tersebut dugaan pungutan diluar ketentuan benar-benar harus dihilangkan.“Intinya, semua penghulu dan perangkat di KUA wajib mentaati dan mengikuti aturan itu, jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak menjalankannya.