Home » , » Urgensi Reformasi Birokrasi Bagi Kementerian Agama

Urgensi Reformasi Birokrasi Bagi Kementerian Agama

Urgensi Reformasi Birokrasi Bagi Kementerian Agama

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan yang mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bussines proses) dan sumber daya aparatur.
Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam mengemban tugas kepemerintahan dan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan dinamika tuntunan masyarakat.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2055, bahwa pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemeritahan yang baik, di pusat dan di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Dalam mencapai sasaran reformasi tersebut, Kementerian Agama melakukan penataan organisasi/ kelembagaan terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, terciptanya birokrasi yang memiliki budaya kerja dengan integritas dan kinerja yang tinggi, terwujudnya sitem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good goverment, tersusunnya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif, serta terbangunnya SDM yang kompeten, profesional dan produktif.
Salah satu output Reformasi Birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik, jelas dan tidak bertele-tele. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (birokrasi), Kementerian Agama menetapkan program percepatan (Quick Wins) yang menjadi ciri utama pelayanan di Kementerian Agama.
Reformasi birokrasi ini telah lama disosialisasikan dengan merujuk kepada dasar hukum yang kuat yaitu:
1.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5.    Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008 tentang Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama.
6.    Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Agama .

Tujuan Umum Sosialisasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama adalah untuk menyamakan persepsi dan konsolidasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan tata kelola yang baik, efektif, efesien, dan akuntabel (good governance).
Menurut Bahrul Hayat, P.hd, Sekjen Kemenag RI, Reformasi Birokrasi difahami sebagai upaya untuk membentuk/membangun ulang sistem pelayanan publik. Mengapa harus dibentuk/dibangun ulang? Apa yang salah dengan sistem pelayanan publik selama ini?

Ada empat alasan mengapa birokrasi/sistem pelayanan ini harus ditata ulang atau dibentuk ulang:
Pertama, birokrasi lebih sibuk melayani dirinya sendiri daripada melayani masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari perbandingan persentase anggaran untuk kendaraan dinas,honor, akomodasi, transportasi, workshop/meeting dan sebagainya dengan anggaran untuk pelayanan publik.
Kedua, Birokrasi kita tidak efisien/hemat baik pada aspek sarana prasarana, waktu, biaya, SDM, dan sebagainya.
Ketiga, Mutu pelayanan birokrasi kita penuh ketidakpastian baik pada aspek waktu penyelesaian sebuah perizinan ataupun yang lainnya maupun biaya yang harus dikeluarkan masyarakat terkait pelayanan tersebut.
Keempat, Ketidak-seimbangan antara tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dengan proses birokrasi yang tersendat-sendat.

Apa yang harus dibentuk/ditata ulang?
Ada delapan hal yang harus direformasi, yaitu : Pola pikir dan budaya kerja, organisasi, proses kerja, SDM, regulasi, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
Menurut Bahrul Hayat, yang paling sulit adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja ( culture set and mind set) pegawai . Padahal semuanya berawal dari culture set dan mind set. Karena itu, harus diupayakan bagaimana setiap pegawai sepenuhnya menyadari bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat, sehingga pegawai tersebut berintegritas dan berkinerja tinggi. Kesadaran semacam itu tentunya akan membuat dirinya maksimal dalam melayani masyarakat. Sementara perubahan pada aspek lainnya hanya akan bisa berjalan dengan mudah manakala aspek culture set dan mind set pegawai secara kualitas berubah positif.
Hal ini senada dengan Kepala Kementerian Agama Kab. Majalengka, DR. H. Udin Saprudin, M.MPd. dalam berbagai kesempatan sering mengajak seluruh pegawai Kementerian Agama Kab. Majalengka untuk mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi, karena reformasi birokrasi sangat urgen bagi Kementerian Agama dan hal ini bukan wacana belaka namun telah ditabuh genderangnya sejak Januari 2014.
Beberapa langkah strategis telah diambil oleh Kakemenag Kab. Majalengka untuk mendukung Reformasi Birokrasi ini, seperti mengadakan rotasi pegawai, meningkatkan kedisiplinan pegawai, mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme pegawai, workshop, kunjungan ke daerah secara langsung dan hal yang kecil tapi besar adalah membuat banner yang berisi 9 (Sembilan) budaya kerja yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan Kementerian Agama terutama Kantor Kabupaten Majalengka.
Semoga ditahun digulirkannya Reformasi Birokrasi ini, Kementerian Agama menjadi lebih baik lagi, professional, amanah, transparan, akuntabel, bersih dan berwibawa. Aamiin.

Related Posts

0 comments:

Posting Komentar