Home » , , » Memasuki Tahun Politik 2018, ASN Harus Menghindari ini

Memasuki Tahun Politik 2018, ASN Harus Menghindari ini

Memasuki Tahun Politik 2018, ASN Harus Menghindari ini

Majalengka (Humas). Pada tahun politik 2018, ASN jangan coba coba terlibat politik praktis. Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Dasar hukum netralitas ASN pada pilkada diatur oleh UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan  Gubernur Bupati dan Walikota, PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, PP No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, SE KASN No.B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas pegawai ASN pada Pilkada Serentak 2018 dan Surat Menpan-RB No. B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN.
Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur disebutkan:

Sanksi bagi yang melanggar berat, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah “netralitas”,  yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Ditegaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat(4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Sementara didalam pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) disebutkan jika PNS yang mencalonkan diti atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Unntuk PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.
Lebih lanjut disampaikan agar seluruh ASN dapat menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan maupun indikasi ketidaknetralan. 
TauHid Dari berbagai Sumber

Related Posts

0 comments:

Posting Komentar