Home » , » Mempidanakan Guru Karena Menghukum Siswa adalah pelanggaran, Inilah Aturannya

Mempidanakan Guru Karena Menghukum Siswa adalah pelanggaran, Inilah Aturannya

Mempidanakan Guru Karena Menghukum Siswa adalah pelanggaran, Inilah Aturannya

Majalengka (Humas). Belakangan ini banyak beredar kabar yang menceritakan guru dihukum, guru dipidana bahkan guru dibunuh. Baru-baru ini kita mendengar kabar seorang murid yang menganiaya gurunya hingga tewas di Sampang Madura, Jawa Timur. Hal ini sangat miris, mengingat bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa yang ikut membangun peradaban bangsa. Peristiwa semacam ini memberikan efek pada psikologis guru. Saat ini guru banyak yang cuek atau apatis dengan kondisi siswanya, mau bandel, mau bolos, mau gimana pun, guru saat ini relatif masa bodoh. Mereka tak ingin gara gara menegur siswa, lantas dilaporkan ke polisi, lantas dibully bahkan dianiyaya hingga merenggut nyawa. Inilah tragedi pendidikan yang sedang melanda negeri ini.

Sebenarnya, mempidanakan guru karna mendidiplinkan siswa itu adalah sebuah pelanggaran, hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 yang melindungi Guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Peraturan Pemerintah yang bisa di download disini, perlu diindahkan oleh Murid/Wali Murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT).

Mari kita cermati Pasal 39 ayat 1, disitu disebutkan bahwa:
"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," 

Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian kita cermati juga Pasal 40. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:
"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," 

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dipertegas lagi di Pasal 41, bahwa:
"Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Adanya peraturan tersebut diharapkan kepada guru agar tidak lagi takut saat memberikan hukuman yang mendidik kepada murid. Dan kepada semua pihak terutama murid/wali murid, penegak hukum dan masyarakat agar tidak mudah untuk mempidanakan guru. Dari aturan tersebut bisa disimpulkan, bahwa guru tak bisa dipidana saat mendisiplinkan peserta didik. (TauHid).

Related Posts

0 comments:

Posting Komentar