Home » » Prihatin, Baru 1/2 Persen Masjid di Majalengka yang Memiliki Standar Operasional

Prihatin, Baru 1/2 Persen Masjid di Majalengka yang Memiliki Standar Operasional

Prihatin, Baru 1/2 Persen Masjid di Majalengka yang Memiliki Standar Operasional

Majalengka (Humas). Kepala Kantor Kementerian Agama Majalengka yang dalam hal ini diwakili Kasi Bimas Islam Dr. H. Agus Sutisna, M.Pd. mengahdiri dan sekaligus memberikan sambutan pada rapat konsolidasi dan pembinaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Majalengka yang bertempat di Aula Kemenag Majalengka, Kamis (8/2/18). Rapat konsolidasi tersebut di hadiri langsung Ketua DMI Jawa Barat Ir. H. Zulkarnaen yang didampingi Ketua DMI Kabupaten Majalengka.
Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Agus tersebut menyampaikan salam kepada pengurus DMI dan peserta Konsolidasi dari Kepala Kemenag yang tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada agenda Rapat Kerja Tahun 2018 Tingkat Kanwil Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi. Selanjutnya Agus menyampaikan informasi data Masjid yang ada di Majalengka diantaranya. Menurutnya ada 1 Masjid Agung yang berada di pusat Kabupaten, 26 Masjid Besar yang berada di Tingkat Kecamatan, 878 Masjid Jami' yang berada di tingkat Desa dan Kelurahan, 101 Masjid yang berada di beberapa tempat publik seperti Supermarket, Tempat Wisata dan Bandara, 1101 Mushola yang tersebar diseluruh pelosok/wilayah.
Kemudian, Agus mengajak masyarakat untuk bersinergi dalam mengelola dan memakmurkan masjid di setiap wilayah. "Kementerian Agama Majalengka siap untuk bersinergi dengan para pengurus DKM dan DMI dalam rangka mengelola serta bersama-sama dalam memakmurkan masjid. Tentu dalam hal ini terkait dengan kebijakan dan aturan yang dapat membangkitkan semangat kebersamaan dalam meningkatkan pengelolaan Masjid yang lebih baik." Tuturnya.
Dijelaskan Agus, standar operasional dalam pengelolaan masjid di Majalengka terhitung baru 0.5% saja. Kondisi ini tentu memprihatinkan dan perlu ditingkatkan. Standar operasional yang dimaksud adalah telah memiliki kepengurusan yang lengkap, tanah wakaf yang terdaftar, bangunan yang memenuhi kelayakan untuk beribadah dan masyarakat yang kondusif serta terlibat aktif dalam memakmurkan masjid.

"Izin operasional harus dikelola dengan baik dan sesuai regulasi. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan masjid harus bersinergi, data harus valid dan ditata dengan baik. Masjid Agung diresmikan izin operasionalnya oleh Bupati. Masjid Besar oleh Camat setempat dan Masjid Jami oleh Kepala Desa atau Kelurahan." demikian pungkas Agus. (Kang Endang dan TauHid)

Related Posts

1 comments: