Home » , » Pelantikan Massal Dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Majalengka Tahun 2018

Pelantikan Massal Dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Majalengka Tahun 2018

Pelantikan Massal Dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Majalengka Tahun 2018

Majalengka (INMAS Kab. MAjalengka). Tahun 2018 dan 2019 kerap disebut tahun politik, pasalnya pada tahun tersebut ada prosesi Pilkada, Pilleg dan Pilpres. Terkait hal tersebut semua Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terkecuali di lingkungan Kemenag Majalengka dituntut untuk senantiasa menjaga netralitas. Hal itu diingatkan Kepala Kantor Kemenag Kab. Majalengka, Yayat Hidayat usai melakukan pelantikan massal, Kamis siang (13/12).
Dihadapan 27 pejabat yang dilantik beserta semua yang hadir, Yayat menekankan agar ASN senantiasa netral. "Jangan sampai melakukan dukungan ke A atau ke B", ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan agar seluruh ASN dapat menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan maupun indikasi ketidaknetralan.
Dasar hukum netralitas ASN pada pilkada, Pilprea dan Pileg diatur oleh UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, PP No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, SE KASN No.B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan Netralitas pegawai ASN pada Pilkada Serentak 2018 dan Surat Menpan-RB No. B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN.
Sanksi bagi yang melanggar cukup berat, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaraberdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Ditegaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat(4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Sementara didalam pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) disebutkan jika PNS yang mencalonkan diti atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Untuk PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Kontributor:Taupik Hidayat

Related Posts

0 comments:

Posting Komentar