Home » » Kepala KUA Jatiwangi Tandatangani Akta Ikrar Wakaf Sebidang Tanah Untuk Pondok Pesantren

Kepala KUA Jatiwangi Tandatangani Akta Ikrar Wakaf Sebidang Tanah Untuk Pondok Pesantren

Kepala KUA Jatiwangi Tandatangani Akta Ikrar Wakaf Sebidang Tanah Untuk Pondok Pesantren



Jatiwangi (INMAS Majalengka).
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan tokoh agama yang cukup sentral diwilayah kecamatan. Ia tak hanya mengurusi bidang nikah dan rujuk saja namun hampir semua bidang keagamaan terkonsentrasi dan dimotori oleh KUA. Sebut saja salah satunya bidang wakaf. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf  bab 3 pada bagian ketiga pasal 37 disebutkan bahwa PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dan/atau benda bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf yang ditunjuk oleh Menteri. 
Itulah aturan baku yang menjadi dasar penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Kepala KUA Kecamatan Jatiwangi, H. Wahyudin, Rabu (20/02/2019) di Balai Nikah KUA Kecamatan Jatiwangi. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). 
Adapun Ikrar Wakaf yang berlangsung di KUA Jatiwangi adalah Ikrar Tanah Wakaf dari Muwakif Bapak Abdul Haqqi Mudjahid dari Sukaraja Kulon kepada Yayasan Darussalam Desa Sukaraja Kulon, dengan Nadzir Muhammad Zakiyaman, M.Pd.I sebagai Ketua Yayasan. Adapun yang menjadi saksi Ikrar Wakaf tersebut adalah Nadi Kusnadi dan Opik Hanapi. Tanah yang akan diwakafkan memiliki luas 432,25 m2 terletak di Dusun Pajaten Rt 002 Rw 003 Desa Sukaraja Kulon. Tanah tersebut diperuntukan untuk pembangunan pondok pesantren.
Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah Ikrar Wakaf. Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola/manajemen wakaf (nazhir) tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/ tujuan tertentu. Perwakafan tanpa ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf, adalah dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dalam hal ini Kepala KUA.
Kementerian agama melalui KUA Kecamatan berperan dalam pembinaan pengelolaan wakaf dan menjadi motivator untuk menggugah masyarakat agar mau melakukan wakaf. Dalam praktek perwakafan sehari-hari, banyak persoalan perwakafan yang timbul. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan perundangan menegaskan bahwa ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan di depan PPAIW.

Kontributor: Taupik Hidayat

Related Posts

1 comments: