Komponen ZI

ZONA INTEGRITAS MEMILIKI DUA KOMPONEN

1. KOMPONEN PENGUNGKIT
1). Manajemen Perubahan
2). Penataan Tata Laksana
3). Penataan Sistem Manajemen SDM
4). Penguatan Akuntabilitas
5). Penguatan Pengawasan
6). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. KOMPONEN HASIL
1). Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
2). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


26 INDIKATOR ZI  MENUJU WBK WBBM
PENGUNGKIT

I. MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Penyusunan Tim Kinerja
  • Unit Kerja Telah Membentuk Tim Kerja Untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
  • Penentuan Anggota Tim selain Pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas.
      Kegiatan yang telah dilaksanakan
  • Menyiapkan Regulasi

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  • Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI telah disusun;
  • Dokumen rencana Kerja telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Zona Integritas;
  • Terdapat Mekanisme / Media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas.
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
  • Seluruh kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan; 
  • Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  • Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 
  • Agen Perubahan telah ditetapkan; 
  • Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan 
  • Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 
II. PENATAAN TATALAKSANA

5. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama
  • Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
  • Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan 
  • Prosedur operasional tetap telah dievaluasi. 
6. E-Office
  • Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 
  • Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan 
  • Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. 
7. Keterbukaan Informasi Publik
  • Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan 
  • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik. 
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
8. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
  • Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan; 
  • Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan 
  • Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya. 
9. Pola Mutasi Internal
  • Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 
  • Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan 
  • Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal. 
10. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
  • Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity abuilding/transfer knowledge); dan 
  • Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. 
  • Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya. 
11. Penetapan Kinerja Individu
  • Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; 
  • Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; 
  • Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; 
  • Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
12. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin / kode etik / kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan; dan 

13. Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.


IV. PENGUATAN AKUTABILITAS

14. Keterlibatan Pimpinan 
  • Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan; 
  • Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan 
  • Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. 
15. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
  • Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan; 
  • Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; 
  • Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART); 
  • Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 
  • Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; 
  • Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja. 
V. PENGUATAN PENGAWASAN

16. Pengendalian Gratifikasi
  • Unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan 
  • Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. 
17. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
  • Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian; 
  • Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja; 
  • Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi; dan 
  • Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
18. Pengaduan Masyarakat
  • Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 
  • Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 
  • Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan 
  • Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. 
19. Whistle Blowing System
  • Unit kerja telah menerapkan Whistle Blowing System; 
  • Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS
  • Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS).
20. Penanganan Benturan Kepentingan
  • Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; 
  • Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan; 
  • Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; 
  • Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan 
  • Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

21. Standar Pelayanan
  • Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan; 
  • Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan; 
  • Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan 
  • Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. 
22. Budaya Pelayanan Prima
  • Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; 
  • Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 
  • Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 
  • Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; 
  • Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan. 
23. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
  • Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 
  • Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan 
  • Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. 

HASIL

VII. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

24. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)


25. Presentase Temuan Hasil Pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

VIII. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



26. Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei Ekternal)



KESIMPULAN

Tujuan atau hasil yang diharapkan dari ZI menuju WBK WBBM :

1. Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebak KKN;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Publik.

UNTUK MEWUJUDKAN HASIL/TUJUAN TERSEBUT DIBUTUHKAN 6 KOMPONEN PENGUNGKIT DAN DIRINCI LAGI DALAM 26 INDIKATOR.