Profil Reformasi Birokrasi

Latar Belakang Reformasi Birokrasi

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Untuk mewujudkan hal itu, telah ditetapkan beberapa Tap MPR RI, di antaranya:
  1. Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional;
  2. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
  3. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
  4. Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN;
  5. Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih;
  6. Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan pemberantasan KKN, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Dengan demikian, reformasi birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004.
Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.
Sementara itu, pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang, yaitu melaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk reformasi birokrasi. Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar benar bergerak menuju negara maju.

Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya:
  1. mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
  2. menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;
  3. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
  4. meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
  5. meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
  6. menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.
Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation
breakthrough
) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan
peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand design dan road map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu living document.
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document.


Visi dan Misi Reformasi Birokrasi

VISI

"Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).
Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

MISI

  1. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  2. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set;
  3. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
  4. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik dan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan melayani, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama merupakan suatu jawaban terhadap upaya perwujudan hal tersebut. Birokrasi harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.
Secara umum, reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur agar menjadi aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
Kementerian Agama memulai proses Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama. Kemudian tahun 2010 reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2010 2014. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2010 2014 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014.
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dilaksanakan untuk menjawab tuntutan terhadap 8 area perubahan yaitu penataan organisasi, penataan tatalaksana (bussiness process), penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Selanjutnya kriteria keberhasilan terhadap 8 area perubahan reformasi birokrasi tersebut ditunjukan dengan hasil capaian (outcomes) pada tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna layanan, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur serta sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama.
Tuntutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama juga diharapkan mempunyai dampak positif yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), keberhasilan pelaksanaan Quick Wins, signifikansi perbaikan perubahan perilaku pegawai Kementerian Agama, pandangan para pengguna layanan, serta meningkatnya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.
Hasil evaluasi Kemen PAN dan RB terhadap Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama pada tahun 2013 memperoleh nilai sebesar 53,00% sedangkan nilai PMPRB Kementerian Agama tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 62,28%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama berkomitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, seperti pelayanan yang berbelit, cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang tidak menjadi abdi masyarakat dan pelayanan yang diskriminatif, menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum pada kondisi yang diharapkan. Di samping itu, penyelenggaraan birokrasi yang tidak efektif, terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta rendahnya disiplin aparatur pemerintah merupakan dasar perlunya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dikarenakan reformasi birokrasi merupakan upaya yang berkelanjutan dan terus-menerus, maka untuk kelanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2010-2014, perlu ada suatu Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang berisi rencana kerja rinci dan berkelanjutan, serta menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2105 sampai dengan tahun 2019, yang meliputi tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian atau hasil, pelaksana, penanggungjawab, dan dukungan yang dibutuhkan.

1 comments:

  1. semua tulisan di website ini sebaiknya ada penulis dan tanggalnya, sehingga saat disitasi jelas tertulis ketertelusurannya.

    BalasHapus